Cara-cara yang telah digunakan untuk mengubah kebijakanMemang biasanya OMS atau aktivis yang menginisiasi gerakan mengubah kebijakan, tapi tidak sedikit masyarakat umum yang mendukung gerakan tersebut. Berbagai cara yang telah dilakukan untuk mengubah kebijakan antara lain:
1. Demonstrasi
Di Indonesia, unjuk rasa menjadi hal yang lazim sejak jatuhnya rezim kekuasaan Soeharto pada tahun 1998. Sebelum pandemi COVID-19, demonstrasi terjadi hampir setiap hari di Indonesia, khususnya Jakarta.
Anda mungkin masih ingat berbagai demonstrasi besar yang pernah terjadi di Indonesia. Misalnya Demonstrasi Tritura (1966) yang menuntut tiga hal, yaitu pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwikora, dan menurunkan harga. Lalu, ada Demonstrasi Reformasi (1998) di mana mahasiswa menduduki DPR untuk menurunkan Presiden Soeharto dari jabatannya yang sudah dipegang selama 32 tahun. Ini adalah salah satu demo terbesar dalam sejarah Indonesia. Kemudian ada Demonstrasi Tolak Kenaikan Harga BBM (2012) yang dilakukan oleh serikat buruh dengan mengepung gedung DPR. Lalu ada Demonstrasi 212 yang dimotori oleh FPI yang menuntut Ahok untuk turun dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta setelah melanggar pasal penistaan agama. Selain itu ada Demonstrasi Tolak RUKHP dan revisi UU KPK (2019) mengenai pasal-pasal yang kontroversial1.
1.
Walaupun demonstrasi menjadi kebebasan berekspresi dan bagian dari hak asasi yang harus dilindungi, banyak kalangan masyarakat yang tidak menyetujui dengan aksi unjuk rasa karena takut anarki dan mengganggu ruang publik. Ketakutan inilah yang akhirnya sering digunakan “oknum” yang ingin publik kehilangan simpati terhadap pengunjuk rasa, atau bahkan isu yang mereka usung.
2. Petisi daring
Petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Petisi dilakukan dengan cara meminta tanda tangan beberapa orang yang menunjukan dukungan terhadap petisi tersebut. Pada petisi daring, tanda tangan dapat disampaikan melalui sebuah platform seperti Change.org dan jumlah tanda tangan yang dicari bisa sangat banyak untuk memperkuat petisi.
Contoh petisi daring yang sukses menarik perhatian banyak orang adalah petisi menghapus Ujian Nasional. Petisi tersebut mendapatkan 24 ribu pendukung dan berhasil mendapat tanggapan dari Mendikbud Nadiem Makarim yang mengeluarkan kebijakan untuk menghapus Ujian Nasional serta menggantinya dengan program baru
2.
Petisi memang bisa menjadi jalur untuk menyuarakan ketidaksetujuan akan suatu hal yang ditetapkan pemerintah atau dilakukan oleh suatu pihak. Namun, sayangnya di Indonesia sendiri tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah Indonesia merespon petisi, dalam kondisi apapun. Berbeda dengan Amerika Serikat, ada kondisi tertentu yang bisa memaksa pemerintah untuk bertindak. Jika sebuah petisi mendapat dukungan lebih dari 100 ribu dalam 30 hari sejak petisi dibuat
3, pemerintah Amerika Serikat harus meresponsnya dengan berbagai cara, misalnya pemerintah harus memberikan pernyataan atau memperbaharui kebijakan dalam 60 hari
4.
3. Kampanye
Kampanye bisa memiliki tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial. Terdapat dua jenis kampanye seperti ini menurut Charles U. Larson, yaitu:
- Candidate-oriented campaigns yang dilakukan oleh kandidat politik untuk meraih pendukung dalam kegiatan politik di suatu pemerintahan.
- Ideological or cause campaigns atau social change campaigns yang berorientasi pada tujuan-tujuan khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial
Kedua jenis kampanye di atas dapat menggunakan media yang beragam seperti above the line (seperti billboard) dan below the line (seperti newsletter atau canvassing alias tatap muka dengan warga, dari pintu ke pintu). Namun, kampanye daring populer digunakan untuk cause campaigns dikarenakan keterbatasan dana yang ada, dan kita tahu bahwa kampanye daring memiliki biaya yang relatif lebih murah.
Salah satu kampanye daring yang berupa social change campaign adalah kampanye #SahkanRUUPKS. Kampanye ini mulai diusulkan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2013 dan kondisi saat ini adalah pemerintah mendesak pengesahan RUU PKS segera kepada DPR. Banyaknya warganet yang berpartisipasi dalam kampanye ini membuat tagar #SahkanRUUPKS viral pada tahun 2020. Walaupun kampanye ini tergolong sangat populer di masyarakat, perubahan yang dituntut masih saja belum tercapai.
Dengan berkembangnya internet, kampanye daring menjadi salah satu cara yang populer digunakan untuk menuntut pemerintah mengubah kebijakan. Selain biayanya yang murah, kampanye daring bisa menjadi solusi untuk masalah yang akan dihadapi jika melakukan kampanye tatap muka di masa pandemi ini.
Apa Itu Kreativitas Yang Sesungguhnya?